Penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk Tahun Anggaran 2026 akan dilakukan melalui Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Musrenbang ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Bupati Asahan dan Gubernur Sumatera Utara, dan bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan inklusif. Penyusunan program dan kegiatan pemerintah adalah proses merencanakan dan menentukan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga evaluasi pelaksanaan program. 

ELABORASI :

1. Musrenbang RKPD : Penyusunan program kegiatan pemerintah daerah untuk TA 2026 dimulai dengan Musrenbang RKPD, yang merupakan forum untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Musrenbang ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bupati Asahan, Gubernur Sumatera Utara. 
2. Partisipasi dan Inklusivitas : Musrenbang RKPD bertujuan untuk menciptakan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan inklusif, artinya semua pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan terlibat dalam proses perencanaan.
3. Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi : Dalam Musrenbang RKPD, ditegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun program kegiatan yang efektif dan efisien. 
4. Tujuan Pembangunan : Penyusunan program kegiatan juga mempertimbangkan target sasaran utama yang telah ditetapkan, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan indeks modal manusia, dan penurunan indeks gini. 
5. RPJMD 2025-2029 : Penyusunan RKPD 2026 juga terkait dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029, yang merupakan kerangka kerja pembangunan jangka menengah daerah. 
6. Konsultasi Publik : Sebelum penyusunan RKPD 2026, dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak mengenai arah pembangunan daerah. 
7. Landasan Hukum : Penyusunan RPJMD dan RKPD juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
8. Peran Bupati dan Gubernur: Bupati Asahan dan Gubernur Sumatera Utara memberikan dukungan dan arahan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD. 
9. Indikator Kinerja Daerah: Indikator kinerja daerah yang sudah diformulasikan oleh tim penyusun RPJMD dan tim pendamping juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD dan RKPD.